Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan) secara resmi melanjutkan kebijakan pengembangan kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama melibatkan beberapa bagian lingkup satuan Perpusnas, diantaranya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus (PPUK), Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (PSMPT), Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara), dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
Rektor Unhan Jonni Mahroza menyampaikan perpanjangan perjanjian kerja sama ini menjadi penting dalam memperkuat sinergi dalam pengembangan perpustakaan di era kemajuan teknologi. Dikatakan bahwa pelayanan kepada pemustaka tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional, terutama di tengah pandemi Covid-19.
Fokus pelayanan perpustakaan semakin terarah pada kehandalan teknologi telekomunikasi dan informasi digital. “Dengan luasnya negara dan sebaran penduduk di berbagai pulau, sinergitas solid antar lembaga menjadi kunci dalam mengembangkan budaya literasi guna menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara merata,” ungkap Jonni dalam Kunjungan Kerja dan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Unit Pelaksana Akademis (UPA) Perpustakaan Unhan dengan Perpusnas pada Senin (27/11/2023).
Hingga saat ini, lanjutnya, Unhan telah mendidik lebih dari 2.671 mahasiswa aktif di berbagai program studi. “Dengan komunitas akademis yang besar tersebut, maka Perpustakaan Unhan berupaya meningkatkan pelayanan dan mempermudah aksesibilitas informasi yang dibutuhkan oleh seluruh civitas akademika Unhan,” lanjutnya.
Rektor mengatakan UPA Perpustakaan Unhan telah berhasil mendapatkan akreditas A pada Desember 2020, dan akan dilaksanakan reakreditasi pada tahun 2025. “Ini akan mewujudkan visi Unhan sebagai World Class Defence University,” katanya.
Jonni juga mengajak untuk mengembangkan program berkualitas guna memperkuat rasa kebangsaan generasi masa depan. Salah satu usulan program adalah literasi kebangsaan berkelanjutan, yang proses implementasinya dapat dirancang bersama setelah kesepakatan kerja sama. “Semua upaya ini dilakukan dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta dan akademisi,” imbuhnya.
