Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Dalam sambutannya ia mengatakan untuk mengantisipasi dinamika lingkungan yang sangat cepat dan kompetitif, maka diperlukan organisasi yang dinamis, mampu beradaptasi, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertalenta.
Untuk memenuhi langkah tersebut, maka diperlukan pembangunan SDM yang memiliki tumpuan utama sekaligus fondasi dalam berkompetisi dengan negara lain. “Syarat fondasi bagi negara Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, yaitu pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan, dan ini menjadi komitmen pemerintah,” ujar Yasonna.
Dikatakan Yasonna, BPSDM Hukum dan HAM sebagai penggerak utama pengembangan kompetensi SDM bidang hukum dan HAM perlu melakukan evaluasi kinerja dan membangun peta jalan pengembangan kompetensi yang memuat rencana secara detail, dengan indikator terarah dan target tertentu guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui Rapat Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM.
“Semua ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan publik yang bermuara pada kepentingan dan nilai manfaat, serta percepatan perbaikan kualitas ASN (Aparatur Sipil Negara) demi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia sebagai tujuan reformasi birokrasi,” kata Yasonna.
Sementara itu Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan berharap, kegiatan tersebut dapat menghasilkan peta jalan (Road Map) kebutuhan pelatihan dan penilaian kompetensi, serta menghasilkan strategi yang efektif dalam pengembangan kompetensi.
“Output dari kegiatan ini adalah rekomendasi hasil rencana kerja pelatihan tahun 2025, rencana aksi BPSDM, serta Roadmap penilaian kompetensi dan pelatihan SDM,” tutur Iwan.
Turut hadir perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung untuk mengukuti rapat Koordinasi tersebut yakni Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto dan didampingi Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Muslim Alibar.
