Liputan6.com, Jambi – Iwan menerima surat pada hari Senin, 11 September 2023. Surat yang ditujukan untuk Rukun Tetangga 01-26 di wilayah administrasi Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, berisi undangan rapat untuk membahas masalah sampah. Iwan, yang merupakan warga komplek Perumnas Aur Duri, menghadiri rapat di Saung Mahligai pada hari yang sama sesuai jadwal.
Rapat awalnya membahas masalah sosialisasi sampah. Namun, di akhir sesi rapat, masuklah soal rencana pembangunan stockpile batu bara.
Selain pihak kelurahan, pejabat Humas PT SAS atas nama Lingga hadir dalam rapat tersebut. Dalam rapat itu, Iwan mendengar bahwa perusahaan tersebut memiliki rencana membangun stockpile batu bara. “Kami seperti kena jebakan batman,” kata Iwan kepada Liputan6.com pada Kamis (16/11/2023).
“PT SAS ini sejak awal tidak berhubungan baik dengan warga, apalagi setelah membangun,” ujar perwakilan Forum Warga Aur Duri, Syarif.
PT SAS yang dimaksud Syarif adalah Sinar Anugerah Sukses, perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi yang akan membangun jalan khusus dan stockpile batu bara. Berdasarkan data Minerba One Map Indonesia (MODI) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagian besar saham PT SAS dimiliki oleh PT Artha Nusantara Mining sebesar 99,75 persen. Sementara PT Artha Nusantara Resources memiliki 0,25 persen saham.
Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan tersebut juga ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan jalan khusus angkutan batu bara. Selain membangun jalan khusus sepanjang 108 kilometer, perseroan juga akan membangun Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) seluas 70 hektar yang termasuk stockpile.
Namun, izin TUKS PT SAS diketahui tidak sesuai. Dalam data Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Provinsi Jambi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kepelabuhan, perusahaan ini memiliki tipe terminal yaitu TUKS. Namun, bidang usaha yang tercatat dalam izinnya adalah untuk sektor pertanian, bukan pertambangan.
Penolakan terhadap perusahaan batu bara ini telah terjadi sejak pertengahan tahun 2023. Berbagai upaya telah dilakukan warga untuk menghentikan rencana pembangunan tersebut. Bahkan, Forum Ketua RT di Kelurahan Aur Kenali pada 2 Juli 2023 telah mengirim surat kepada pemerintah untuk menolak rencana ini.
Terkahir, penolakan makin meluas. Warga dua desa, yaitu Mendalo Darat dan Mendalo Laut, bergabung bersama warga Aur Kenali untuk menolak rencana pembangunan stockpile batu bara. Alasan penolakan masuk akal. Khusus di Kelurahan Aur Kenali sendiri, ada dua puluh empat Rukun Tetangga yang melakukan penolakan.
Mereka resah dan gelisah dengan rencana kehadiran stockpile batu bara. Mereka khawatir dan tak ingin kehadiran industri penumpukan batu bara akan berdampak buruk dan merusak lingkungan, mengganggu kesehatan warga, serta membuat aktivitas masyarakat terganggu. Apalagi pembangunan tersebut berada dekat lokasi padat penduduk.
Warga juga telah belajar banyak dari industri batu bara yang ada di lokasi lain. Mereka paham bahwa industri penumpukan batu bara lebih banyak mudaratnya, seperti membuat lingkungan dan udara makin kotor akibat debu dari polusi yang dihasilkan.
“Masyarakat sekarang sudah tenang dan nyaman. Karena kalau kita tengok ditempat lain dampak batu bara itu sangat luas, mulai dari sosial, lingkungan, sampai ke kesehatan,” ujar Syarif.
Tiga tahun terakhir, banyak perumahan baru didirikan di kawasan tersebut. Apalagi perumahan di sekitar pembangunan stockpile batu bara itu banyak dihuni oleh pengantin baru, yang sebagian besar memiliki anak kecil.
“Kasihan nanti anak-anak kecil menghirup udara kotor. Kita sebagai orang tua tentu tidak ingin mewariskan keburukan kepada anak cucu kita nanti,” kata Syarif.
Tokoh Masyarakat Aur Duri, Badarudin, mengaku sebagian besar warga merasa resah. Semua warga menolak rencana pembangunan tersebut. “Karena berada di wilayah pemukiman, jadi wajar saja kalau warga menolak. Ini harus ditinjau ulang, dan tidak ada lagi tawar menawar, harus kita tolak,” kata Badarudin.
Ia meminta pemerintah bijak. Badarudin mengakui bahwa masyarakat sejatinya tidak anti terhadap pembangunan. Namun, pemerintah seharusnya memperhatikan kemaslahatan warganya. Jangan sampai pemerintah hanya menuruti nafsu investasi, sementara suara masyarakat yang terdampak selalu diabaikan.
“Nanti tetap masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah harus melindungi warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan udara yang bersih,” ujar Badarudin.
Seorang warga Desa Mendalo Darat, Aldo, menyatakan bahwa penolakan warga amat mendasar. Mereka menganggap aktivitas batu bara nantinya dapat menghambat mobilisasi masyarakat saat beraktivitas. Karena dekat dengan lokasi itu banyak aktivitas; sekolah, perkantoran, dan pasar.
Diketahui di sekitar lokasi pembangunan stockpile, berdiri SMA N 11 Muaro Jambi, SMPN 7 Muaro Jambi. Selain itu, pengembang perumahan subsidi juga sedang membangun rumah.
“Karena stockpile itu aktivitasnya bongkar muat batu bara, kami melihat nanti debunya dapat berdampak kepada kesehatan. Belum mobilisasi truk angkutan batu bara yang akan mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Aldo saat ikut aksi bersama pada 12 November 2023.
