Rieke menjelaskan bahwa big data yang dimaksud adalah data kelurahan dan desa yang presisi, yang pengumpulannya menggunakan temuan dari kampus dan negara dalam menerapkan temuan tersebut. “Dan ini bukan gratis. Tidak ada program yang gratis. Bahkan bagi yang kurang mampu, seperti fakir miskin dan anak terlantar yang dilindungi negara, mereka tetap membayar pajak,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa pelanggaran HAM sejatinya adalah kekuasaan yang tidak memenuhi lima hal yang menjadi hak rakyat atas kesejahteraan sebagai warga negara, yakni hak atas sandang pangan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan dan jaminan sosial, hak atas kehidupan sosial perlindungan hukum dan HAM serta hak atas perlindungan hidup dan infrastruktur yang baik. Semuanya berasal dari pajak rakyat.
Di tempat yang sama, Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud DPC PDIP Kabupaten Bekasi, Jemi Fitters, menjelaskan bahwa mereka telah menyusun konsep untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Kabupaten Bekasi dengan berkerja sama dengan 57 organ relawan yang telah terverifikasi. Mereka melakukan door to door, memasang 1.000 banner, lebih dari 1.000 angkot stiker one way, dan melakukan program lainnya.
Berdasarkan hasil survei yang menunjukkan tren positif di Jawa Barat, terutama di Bekasi, Jemi optimis Ganjar-Mahfud dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. “Di Bekasi pun kita ada kemajuan 7 persen peningkatan suara Pak Ganjar. Tapi kita ini masih keep silent karena kita belum bisa share kepada teman-teman. Kita optimis, Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi, optimis Ganjar-Mahfud menang satu putaran,” tegasnya.
