Tarmizi Abbas, Koordinator Institute for Human and Ecological Studies (Inhides), dalam pidatonya mengatakan bahwa Provinsi Gorontalo sebenarnya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Menurutnya, pemerintah sedang aktif mendorong investasi yang menyebabkan rakyat terpinggirkan dan kehilangan ruang hidup mereka.
“Ia mencontohkan kasus lima petani di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang dipidana oleh perusahaan kelapa sawit pada tahun 2022 lalu,” katanya. “Kriminalisasi tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas, para petani dijemput paksa oleh polisi menggunakan mobil perusahaan.”
Tarmizi menjelaskan bahwa kasus ini adalah contoh kecil dari konflik agraria yang sedang terjadi di Provinsi Gorontalo. Puput Pakaya, salah satu anggota Simpul Walhi Gorontalo, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyuarakan bahaya industri ekstraktif.
“Saat ini, industri ekstraktif sudah mulai menyebar di hampir setiap kabupaten di Provinsi Gorontalo,” kata Puput. “Masyarakat Gorontalo perlu menyadari bahwa industri ekstraktif dapat menimbulkan konflik agraria, persaingan ruang hidup, dan bencana ekologis.”
Aksi refleksi ini diakhiri dengan penandatanganan pada spanduk yang bertuliskan “moratorium industri ekstraktif di Gorontalo” sebagai bentuk dukungan.
