Agus Joko Pramono: Transparansi Penting di Tengah Tantangan Etika untuk Pimpinan KPK
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Ada beragam pertanyaan yang diajukan, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama pimpinan KPK. Karena itu, pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi hal yang krusial. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 yang lalu menjadi salah satu dari sekian banyak problem etika di lembaga antirasuah tersebut.
Selain masalah etika, masalah lain yang juga dihadapi oleh KPK adalah kinerja. Transparency International memberikan skor 34 dan meletakkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan performa Indonesia dalam pemberantasan korupsi dimana KPK menjadi organ utama masih belum maksimal.
Padahal, di sisi lain, publik sering disuguhi dengan liputan langsung operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Oktavianto dan Abheseka, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antikorupsi Integritas, meski OTT efektif dan efisien dalam meringkus koruptor namun tidak memiliki peran yang signifikan dalam penanganan korupsi.
Sebaliknya, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024 yang lalu justru menilai OTT sebagai hal yang “kampungan”.
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK, yang nama-namanya akan segera disampaikan pansel ke Presiden, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi krusial.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, dalam wawancaranya menekankan pentingnya KPK melakukan transparansi. Menurut Agus Joko Pramono, berbagai penilaian negatif terhadap KPK yang muncul belakangan ini tidak lepas dari minimnya transparansi di lembaga yang seharusnya mendorong transparansi.
“Saya berusaha untuk menyampaikan bahwa transparansi itu penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah dieliminasi,” papar Agus Joko Pramono setelah diwawancarai oleh pansel pada 17 September 2024 yang lalu.
Mendorong transparansi bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian, komitmen, dan tentu saja integritas dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut.
Pernyataan Agus Joko Pramono tentu tercermin dari rekam jejaknya. Agus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sebagai Ketua Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK selama 7 tahun.
Selama masa tersebut, Agus Joko Pramono berhasil membangun komunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk media dan publik. Agus juga aktif di berbagai lembaga global seperti pada Desember 2019 di International Maritime Organization (IMO).
Agus juga menjadi pembicara di berbagai forum internasional seperti The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand pada Oktober 2019, dan UNDESA IDI Joint Meeting on SAI Contributions to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals di New York, Amerika Serikat.
Dalam wawancara seleksi capim KPK, Agus Joko Pramono juga sangat transparan dalam memaparkan rekam jejaknya, hal yang jarang dilakukan oleh capim-capim lain. Rekam jejak Agus Joko Pramono menunjukkan keahlian, kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional dan internasional, serta komitmen pada transparansi lembaga.
Sumber: https://jabar.tribunnews.com/2024/09/28/etika-jadi-salah-satu-momok-bagi-pimpinan-kpk-agus-joko-pramono-transparansi-itu-penting
