Pemerintah Indonesia sedang mengimplementasikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
VOA – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan persetujuan untuk menggunakan kawasan hutan guna pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, atas nama Kementerian Pertahanan RI. Luasnya mencapai 13.540 hektar, di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, untuk mencetak 1 juta hektar sawah. Namun, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat juga lokasi dengan nilai konservasi tinggi. Para pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
Direktur PUSAKA, Franky Samperante, mengatakan bahwa proyek ini melanggar hak hidup masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup, serta tidak berpedoman pada prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Prinsip ini menuntut agar masyarakat diberi informasi dan kebebasan untuk menerima atau menolak proyek sebelum dimulai.
PUSAKA juga menduga bahwa proyek PSN Merauke ini, yang melibatkan cetak sawah baru seluas satu juta hektar dan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diperlukan.
LBH Papua juga ikut mengritik proyek tersebut, terutama terkait penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di Merauke. LBH Papua meminta pemerintah menghentikan proyek tersebut serta memastikan perlindungan kawasan tersebut yang telah dijamin dalam keputusan menteri sebelumnya.
Meskipun demikian, pemerintah terus melanjutkan PSN di Merauke dengan optimisme terkait program swasembada pangan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga telah menegaskan komitmen untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia. Namun, kritik dan desakan untuk menghentikan proyek masih terus mengemuka.
