Pemerintah telah memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya setiap upaya penegakan hukum. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk melawan berbagai bentuk korupsi, baik di lingkungan lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terungkap. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, Pertamina dapat menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Hasan menegaskan bahwa Pertamina adalah salah satu pilar utama perekonomian nasional dan upaya bersih-bersih harus dilakukan secara cepat untuk menjaga tata kelola perusahaan dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi prioritas utama pemerintah. Ia memiliki komitmen untuk menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi yang utama. Prabowo menyatakan bahwa segala hal sedang diurus dengan membersihkan dan menegakkan kepentingan rakyat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kasus korupsi di Pertamina dapat ditangani dengan tuntas sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.
