Pemerintah Indonesia, berdasarkan pernyataan dari Kantor Presiden, telah mengungkap skandal korupsi dalam pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah oleh PT Pertamina. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan indikasi manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dalam kasus ini. Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen untuk memberantas korupsi di berbagai lini, termasuk dalam lembaga negara dan badan usaha milik negara (BUMN). Tindakan hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas.
Selain menekankan tindakan hukum, pemerintah juga mendorong reformasi internal di Pertamina dan anak perusahaannya guna memperbaiki tata kelola perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina sebagai aset ekonomi utama Indonesia dan meningkatkan profesionalisme perusahaan.
Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya dalam menghadapi kasus penipuan bahan bakar dan melakukan reformasi sektor migas negara dengan mengutamakan kepentingan publik. Pemerintah akan terus bekerja untuk membersihkan dan memastikan aturan yang berlaku serta memprioritaskan kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan yang diambil.