Dukcapil DKI: 321 Ribu Warga Pindah dari Jakarta di 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat bahwa sebanyak 321.782 orang warga telah mengurus kepindahan ke luar Jakarta karena dampak dari penataan dokumen kependudukan sesuai domisili. Hal ini juga dibarengi dengan jumlah 105.061 orang yang pindah antar-DKI, sehingga totalnya mencapai 426.843 orang yang telah melakukan pemindahan tersebut. Warga yang paling banyak mengurus kepindahan ke Kabupaten Bogor dengan jumlah 49.473 orang, diikuti oleh Kabupaten Bekasi (40.440), Kota Depok (40.320), Kota Bekasi (33.868), Kota Tangerang Selatan (26.508), Kota Tangerang (23.452), Kabupaten Tangerang (19.929), Karawang (3.782), dan Kota Bogor (2.864) juga menjadi tujuan kepindahan yang banyak diurus. Program penataan dokumen kependudukan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2024 bertujuan untuk mengatur administrasi penduduk dengan lebih tertib, mengurangi potensi kerugian daerah, serta melawan potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan. Tujuan dari program ini juga adalah untuk mencegah warga memiliki KTP Jakarta namun tinggal di luar Jakarta, dengan harapan agar administrasi kependudukan lebih akurat dan sesuai dengan domisili masing-masing warga. Menyisakan sekitar 1,9 juta orang yang belum mengurus kepindahan di tahun 2025, dari tiga juta warga yang sebelumnya tercatat tak sesuai domisili pada tahun 2024. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2025 adalah sebanyak 11.046.591 orang menurut data kependudukan, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 11.346.308 orang. Hal ini diakibatkan oleh program penataan dokumen administrasi kependudukan yang telah berjalan sejak tahun 2024. Data jumlah penduduk pada tahun 2025 merupakan hasil dari pengumpulan data dari semester dua tahun 2024, dan begitu pula dengan data jumlah penduduk tahun 2024 yang berdasarkan data semester dua tahun 2023. Adanya program penataan dokumen administratif kependudukan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berdampak pada penurunan jumlah penduduk DKI Jakarta dari tahun ke tahun, menjadikan administrasi kependudukan lebih efisien dan sesuai aturan yang berlaku.

Source link