Reformasi Intilijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Diskusi terbatas bertema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intilijen Indonesia telah diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie pada tanggal 19 Maret 2025. Acara tersebut melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi yang membahas tantangan serta prospek reformasi intilijen di Indonesia.
Reformasi Intilijen Indonesia menjadi sebuah kebutuhan mendesak mengingat perkembangan ancaman global yang semakin kompleks. Melalui diskusi tersebut, ditekankan bahwa pentingnya penguatan kelembagaan Badan Intilijen Negara (BIN) agar dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang ada. Diskusi juga menyoroti perlunya perubahan dalam kultur kerja intilijen serta peningkatan pengawasan terhadap lembaga tersebut.
Standarisasi Intelijen Berbasis Ancaman dalam Operasional BIN Perlu Diperhatikan
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan sebuah lembaga intilijen sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan tepat waktu. Oleh karena itu, model Intelijen Berbasis Ancaman telah menjadi standar operasional di berbagai negara. Reformasi Intilijen Indonesia perlu mengadopsi pendekatan ini agar lebih proaktif dalam mencegah eskalasi ancaman keamanan.
Di tengah transisi kekuasaan, Reformasi Intilijen Indonesia harus fokus pada analisis potensi ancaman yang menjadi krusial. Hal ini sejalan dengan urgensi untuk meningkatkan efektivitas lembaga intilijen dalam mendeteksi serta mengantisipasi risiko keamanan. Reformasi Intilijen Indonesia menjadi prioritas mengingat situasi ekonomi yang tidak stabil dan potensi risiko yang dapat mendatang.
Pentingnya Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intilijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan bahwa efektivitas intilijen sangat ditentukan oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Dikatakan bahwa rekrutmen personel intilijen harus didasarkan pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang, bukan semata-mata kedekatan politik.
Seleksi personel intilijen di negara maju melibatkan aspek akademik, psikologis, serta sesuai dengan kebutuhan dunia intilijen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi politisasi dalam proses rekrutmen di Indonesia, yang dapat mengurangi profesionalisme BIN sebagai lembaga negara. Kultur intilijen yang sangat menjaga kerahasiaan juga dihadapkan pada tantangan dalam era informasi terbuka.
Tantangan yang dihadapi BIN Menyangkut Pengawasan dan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tantangan terbesar dalam sistem intilijen di Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam manajemen anggaran dan operasional.
Negara lain telah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intilijen mereka. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja intilijen. Selain itu, fungsi intilijen di institusi lain seperti kejaksaan dan badan maritim juga harus diawasi dengan ketat.
Rekomendasi Reformasi Intilijen Indonesia
Diskusi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intilijen di Indonesia:
1. Menerapkan Intelijen Berbasis Ancaman sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
2. Reformasi rekrutmen personel dengan fokus pada kompetensi teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
3. Memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan komite khusus di DPR atau audit independen.
4. Menyesuaikan regulasi kelembagaan intilijen untuk transparansi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan implementasi berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan Reformasi Intilijen Indonesia mampu menciptakan sebuah sistem intilijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
