Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas dan pola pikir bisnis yang kuat dalam memaksimalkan keuntungan serta memperluas jangkauan pasar produk pertanian di desa. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal, koperasi harus beroperasi seperti unit usaha yang profesional dan berorientasi pada profit, namun tetap menjunjung asas kebersamaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keuntungan yang didapat dari koperasi diperuntukkan bagi kepentingan seluruh anggota. Di masa lalu, kegagalan koperasi seringkali disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketergantungan pada bantuan pemerintah, tata kelola yang buruk, kredit macet, hingga praktik fraud dan korupsi.
Untuk itu, perubahan mindset menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan koperasi, di mana anggota dan pengurus koperasi harus memiliki pola pikir seorang pengusaha yang bergerak sebagai unit usaha secara mandiri. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan, mengidentifikasi kendala, serta potensi peningkatan. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.
Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan memiliki tujuh unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, cold storage, dan sarana logistik desa/kelurahan. Pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait pembentukan koperasi ini, yang ditargetkan selesai pada Juli 2025. Dengan demikian, Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekosistem dan profesionalitas koperasi di desa, sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi anggotanya serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
