Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di luar angkasa, Indonesia dinilai harus segera merumuskan strategi antariksa nasional yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, namun juga menjamin kepentingan jangka panjang negara. Seruan ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global”, yang digelar oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia, Selasa (27/5).
Acara yang mempertemukan tokoh-tokoh dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi hingga media ini dibuka oleh Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto. Ia menekankan pentingnya pembahasan isu antariksa sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global.
Sebagai pembicara utama, Prof. Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus mantan Kepala LAPAN, mengingatkan bahwa penguasaan teknologi luar angkasa merupakan syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing nasional.
Indonesia, yang sudah mulai merintis program keantariksaan sejak era 1960-an dan tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit sendiri, kini menghadapi tantangan serius dalam tata kelola, pembiayaan, dan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN,” ungkap Prof. Djamaluddin. Kemandirian Antariksa Indonesia sangat penting untuk keberlangsungan kemajuan teknologi dan pembiayaan yang dilakukan oleh LAPAN.
Tanpa langkah cepat dan strategis, Indonesia bisa tertinggal dalam kompetisi space economy global yang kini berkembang pesat. Antariksa harus mendapat perhatian serius dalam percepatan pembahasan RUU PRUN.
Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, turut memperingatkan bahwa ruang antariksa kini menjadi medan strategis setara dengan darat, laut, dan udara. Ia menyoroti implikasi langsung dari militerisasi orbit terhadap kedaulatan dan pertahanan negara. Kemandirian Antariksa menjadi kunci penting dalam keamanan dan pertahanan negara.
Anggarini S., M.B.A., perwakilan dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menekankan urgensi mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Ia mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh serta pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) untuk mendukung ekonomi dan layanan publik. Bappenas dan FISIP UI menegaskan perlunya kerangka pembiayaan kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
