Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyuarakan permintaan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar mengevaluasi penerbitan seluruh izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tanpa adanya tebang pilih. Evita Nursanty menyoroti keberadaan PT Gag Nikel yang ditindak oleh Menteri ESDM, sementara perusahaan nikel lainnya tidak. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terlebih ketika Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa keempat perusahaan nikel di Raja Ampat melakukan pelanggaran. Sebagai destinasi pariwisata, konservasi geologi, budaya, dan kelestarian laut yang penting, Evita Nursanty menekankan perlunya melindungi Indonesia dan Raja Ampat dari dampak negatif dari aktivitas tambang nikel.
Dalam konteks ini, Evita Nursanty menyoroti urgensi untuk menutup tambang nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat jika merusak ekosistem. Sebagai contoh, tambang nikel di Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Pulau Batangpele, yang berada di kawasan Geopark Raja Ampat, menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sebagai Geopark yang diakui oleh UNESCO, Raja Ampat memiliki ekosistem yang sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan serta sektor pariwisata.
Komisi VII DPR RI telah berinisiatif untuk bertemu dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan terkait pariwisata di Raja Ampat. Khususnya setelah penetapan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Nasional, pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan aspirasi dari daerah terkait rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat. Evita Nursanty juga menyoroti pentingnya kesamaan visi di antara berbagai pihak terkait, termasuk konsistensi regulasi agar tidak terjadi konflik kepentingan di sana.
Dalam konteks partisipasi daerah, Evita menyampaikan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penilaian dan evaluasi izin tambang agar tercipta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, diharapkan konflik sosial dan dampak negatif terkait kegiatan tambang nikel di Raja Ampat dapat diminimalkan. Keselarasan visi dan keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan dan keberadaan Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata geopark yang berkualitas.
