RUU KUHAP: Pentingnya Percepatan Pembahasan di DPR

Pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta. Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menyampaikan paparannya setelah penandatanganan dokumen tersebut. DIM dari pemerintah siap dibawa ke DPR untuk segera dibahas, menjadi langkah penting dalam proses penyusunan undang-undang. Menteri Hukum, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, dan Wamen Sekretaris Negara turut menyaksikan proses penandatanganan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus memperbarui regulasi hukum yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Copyright © ANTARA 2025. Dilarang keras pengambilan konten tanpa izin tertulis.

Source link