Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan untuk menangani masalah tawuran di wilayah tersebut. Dalam sebuah rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, dibahaslah pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar #JagaJakarta, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran. Masalah tawuran di Jakarta dianggap sebagai persoalan yang sudah lama terjadi dengan berbagai akar penyebab yang beragam. Oleh karena itu, peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan masalah ini sangat diharapkan oleh masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta berencana untuk bekerja sama dengan para psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar wilayah Jakarta guna mencari solusi yang lebih komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menekankan pentingnya tindakan tegas untuk mengatasi tawuran dengan penerapan ‘broken windows theory’. Selain itu, kampanye besar #JagaJakarta juga dipandang sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta juga mengusulkan pendekatan ekonomi dan sosial untuk menjadi solusi jangka panjang terhadap masalah tawuran ini.
Di samping itu, disuarakan juga ide mengenai pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan untuk menangani konflik. Berbagai usulan tersebut didorong agar segera diwujudkan dan dijalankan secara intensif. Dengan demikian, permasalahan tawuran di Jakarta diharapkan dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan demi menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
