Perekonomian Indonesia mengalami tren perlambatan investasi pada triwulan pertama tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya deregulasi sebagai kunci untuk mendorong percepatan investasi di tanah air. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani menekankan fokus deregulasi, seperti percepatan proses perizinan hingga tingkat pemerintah daerah, penyederhanaan proses impor untuk industri dalam negeri, dan dukungan investasi strategis melalui relaksasi kebijakan TKDN. Pemerintah juga terus mengoptimalkan kebijakan pendukung lain, seperti insentif fiskal, foreign direct investment, dan peran BUMN melalui pembentukan Danantara.
Salah satu contoh deregulasi yang telah berhasil adalah dalam sektor perdagangan pupuk bersubsidi. Sri Mulyani mencatat bahwa 145 aturan telah dipangkas, memungkinkan petani untuk memperoleh pupuk tepat waktu, yang berdampak positif pada sektor pertanian. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, peningkatan investasi menjadi krusial. Namun, pertumbuhan investasi pada triwulan pertama tahun 2025 hanya tumbuh 2,1 persen, meskipun realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun, mengalami pertumbuhan 15,9 persen secara tahunan.
Pemerintah juga mendorong kebijakan pengembangan KEK, dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitasi agar industri manufaktur di kawasan tersebut dapat bersaing secara global. Sri Mulyani menegaskan bahwa percepatan investasi harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan antara 4,7 hingga 5 persen, dengan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai faktor krusial. Dalam konteks ini, Sri Mulyani menekankan perlunya peningkatan laju investasi hingga dua kali lipat untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan.
