Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa rasio utang Indonesia berada pada level terendah di antara negara-negara G20. Hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi nasional yang kuat dalam menghadapi dinamika global. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 sebesar 30,6 persen. Stabilitas ekonomi tersebut didukung oleh koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang solid dengan inflasi yang terkendali.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Capaian ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Selain itu, inflasi Indonesia juga tergolong rendah dengan angka 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 1,87 persen pada basis tahunan.
Sri Mulyani juga menyoroti kebijakan fiskal yang difokuskan pada efisiensi dan penguatan program prioritas selama delapan bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan meliputi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah, stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.
Tidak hanya fokus pada kebijakan makro, Sri Mulyani juga menyoroti program-program Presiden Prabowo yang berdampak langsung kepada masyarakat. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebesar 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih menjadi perhatian dalam upaya memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
