Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025, di tengah situasi darurat politik dan sosial akibat gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam rapat tersebut, disetujui pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi, serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden menggarisbawahi keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dan meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai, sambil menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas melawan aksi anarkis. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain: tindakan tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, pemeriksaan kasus Affan harus cepat dan transparan, evaluasi tunjangan DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri, pembukaan ruang aspirasi bagi seluruh kementerian/lembaga hingga DPR, serta pengingat kepada polisi untuk menjadi pelindung masyarakat.
Rapat tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan. Presiden mengakhiri arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
