Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta. Isu tentang darurat militer menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut yang berlangsung selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh GNB. Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama, menyatakan bahwa Presiden secara tegas menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi sipil. Ia juga mengajak masyarakat untuk melihat langsung janji-janji Presiden dalam menjaga supremasi sipil.
Selain itu, GNB juga menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Mereka menekankan bahwa TNI harus fokus sebagai tentara yang profesional tanpa dibebani tugas di luar fungsi pokoknya. Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Presiden Prabowo untuk membentuk komisi reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk meneliti kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo memperhatikan usulan dari GNB dan menyetujui pembentukan komisi untuk reformasi Polri serta komisi investigasi independen. Pertemuan antara Presiden dan anggota GNB seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan lainnya di Istana Kepresidenan menunjukkan adanya komitmen dalam menjalankan supremasi sipil dan memperjuangkan kebenaran serta keadilan. Kedepannya, harapannya agar apa yang dijanjikan oleh Presiden dapat terwujud dalam implementasi yang nyata.
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan GNB merupakan langkah positif dalam merespons isu-isu penting yang menjadi perhatian masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat bekerjasama untuk menciptakan perubahan yang positif dalam mendukung supremasi sipil dan keadilan di Indonesia.
