Badan Intelijen Negara (BIN) memegang peran signifikan dalam menjalankan fungsi intelijen baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagai lembaga intelijen utama, BIN bertugas dalam penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen terkait pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman.
Tugas utama BIN meliputi pengkajian kebijakan nasional di bidang intelijen, penyampaian produk intelijen kepada pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, pemberian rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tugasnya, BIN diberikan wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, serta melakukan penyadapan dan penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
BIN memiliki hubungan langsung dengan Presiden, produk intelijen yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan. Meskipun informasi intelijen bersifat rahasia, BIN memiliki kewajiban memberikan laporan kepada Presiden tentang penyelenggaraan intelijen negara. Dengan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus, BIN menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas operasi intelijen.
Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Melalui landasan hukum ini, BIN berperan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
