Pimpinan DPR telah menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan penuh tanggapan positif. Mereka segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah untuk segera mengakomodir aspirasi para adik-adik BEM tersebut. Kontak juga telah dijalin dengan Mensesneg untuk persiapan penerimaan aspirasi tersebut. Beberapa aspirasi yang disampaikan juga termasuk dalam 17 + 8 yang sedang dalam proses evaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai titik kesepakatan yang sama. Surat juga sudah dikirim oleh pimpinan DPR kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap memperoleh fasilitas keanggotaan. Selain itu, Undang-Undang Perampasan Aset juga akan dibahas setelah selesai dengan KUHAP.
Partisipasi publik terus dipersilakan untuk berpartisipasi dalam konsultasi mengenai Undang-Undang KUHAP, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu agar pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera dimulai. Evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dengan tujuan menciptakan DPR yang lebih baik dan transparan. Seluruh anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas DPR secara bersama-sama.
