Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Pada kondisi seperti ini, kendali keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Fungsi darurat militer biasanya diberlakukan ketika ancaman yang timbul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab dari penerapan darurat militer dapat berupa ancaman pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, atau bahaya perang. Dampak dari darurat militer antara lain pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat.
Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup kasus seperti di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh antara tahun 2003-2004. Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah untuk menghadapi ancaman serius terhadap negara. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas nasional, penerapan darurat militer seringkali membawa konsekuensi yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.
