Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran telah menjadi perbincangan hangat. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan perhatiannya terhadap isu ini, terutama terkait permasalahan tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar masalah. DPRD bersama para pegiat lingkungan telah memberikan kritik terhadap keberadaan KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019, DPRD tetap mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan penundaan sementara terhadap operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan pelestarian lingkungan. Selengkapnya dapat dibaca di sumber berikut.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD

Read Also
Recommendation for You

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah berhasil meraih peringkat terbaik ke-1 nasional dalam…

Sri Rahayu, Anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam memperjuangkan…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I pada Kamis, 25…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang ekstrem kepada…